Bandar Lampung – Gelombang desakan publik terkait skandal fraud di Bank Lampung kian menguat. Tiga organisasi sipil—Triga Lampung, DPP Aliansi Komando Aksi Rakyat (AKAR), serta DPP Keramat Lampung dan DPP Pematank—bersatu menuntut reformasi total terhadap bank daerah tersebut.
Dalam pertemuan di Kampung Bambu, Senin (8/9), Indra Mustain (AKAR Lampung), Sudirman Dewa (DPP Keramat Lampung), dan Suadi Romli (DPP Pematank) menegaskan, seluruh jajaran pimpinan yang terindikasi bermasalah harus diberhentikan, terutama Direktur Operasional yang dianggap menjadi titik lemah pengawasan.
“Kami minta evaluasi menyeluruh, jangan setengah hati. Direktur yang terlibat atau lalai harus dicopot. Reformasi di tubuh Bank Lampung harus berjalan sekarang juga,” ujar Indra Mustain.
Desakan ini juga ditujukan kepada Gubernur Lampung, Mirzani Djausal, sebagai pemegang kewenangan atas BUMD tersebut. Menurut Sudirman Dewa, gubernur tidak boleh terlena dengan laporan palsu dari manajemen Bank Lampung. “Mirzani Djausal harus segera turun tangan. Kalau tidak, kerugian rakyat akan makin besar,” katanya.
Para penggiat anti korupsi menekankan, skandal ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan dugaan fraud sistematis yang melibatkan jajaran lama manajemen. Mereka mendesak aparat hukum dan DPRD Lampung untuk ikut mengawal penyelesaian kasus ini.
“Ini bukan hanya soal perbankan, tapi soal kepercayaan publik terhadap BUMD. Jika Bank Lampung gagal direformasi, kepercayaan rakyat pun runtuh,” tegas Suadi Romli.
Selain langkah administrasi, laporan hukum atas temuan dugaan fraud tengah dipersiapkan. Bahkan, aksi jalanan dalam skala besar akan digelar sebagai bentuk tekanan publik. “Semua ini demi memperbaiki Lampung ke depan agar lebih baik,” tambah Romli.
Pertemuan di Kampung Bambu ini menandai babak baru tekanan publik terhadap Bank Lampung, dengan agenda utama pemberhentian jajaran lama, pencopotan direktur operasional, dan evaluasi menyeluruh yang tidak bisa diabaikan lagi.
